MALANG > Kabarjatim.id – Pendopo Agung Kabupaten Malang kembali menjadi saksi peristiwa penting dalam dinamika pemerintahan daerah. Jumat (13/6/2025) siang.

Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., didampingi Wakil Bupati Dra. Hj. Lathifah Shohib serta Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Malang, Sudarman, secara resmi memimpin prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

 

Empat pejabat strategis dilantik dan diambil sumpahnya dalam upaya memperkuat struktur birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Mereka adalah:

Prasetyani Arum Anggorowati, SH, M.Hum, dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.

Agus Widodo, SE, MM, dari Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Daerah kini menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dr. Yetty Nurhayati, S.Sos, SH, M.Hum, sebelumnya Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, kini memimpin sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Yudhi Hindharto, ST, M.S, dari Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah, kini menduduki posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Dalam sambutannya, Bupati Malang menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar acara formalitas, tetapi merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan profesional dalam mengemban amanah publik.

“Pelantikan ini adalah bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang tidak semata-mata bersifat seremonial, melainkan mengandung makna penting. Di dalamnya mencakup peneguhan komitmen, integritas, dan kesiapan untuk mengemban amanah rakyat melalui jabatan strategis dalam birokrasi. Selamat kepada para pejabat yang hari ini dilantik. Jadikan amanah ini sebagai bentuk ibadah, pengabdian terbaik kepada Bangsa dan Negara, serta bukti tanggung jawab profesional sebagai Aparatur Sipil Negara yang berjiwa pelayan,” ungkap Bupati Sanusi.

Pelantikan yang juga dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, para kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Malang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor di jajaran pemerintahan.

Bupati Sanusi menegaskan pentingnya implementasi nilai-nilai dasar ASN dalam kerangka kerja birokrasi yang lebih modern dan berdampak.

“Nilai-nilai ini tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus hadir nyata dalam tindakan dan keputusan kita setiap hari di tempat kerja. Seiring dengan bergulirnya kepemimpinan Nasional yang baru, kita juga memasuki babak baru dalam arah pembangunan birokrasi secara Nasional. Utamanya berkaitan dengan implementasi ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,”

ASTA CITA sebagai arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan baru menekankan pada reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, transformasi digital, green economy, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Menyadari posisi strategis pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi, Bupati Sanusi mendorong penyelarasan antara program daerah dan nasional.

Lebih jauh, beliau menekankan penguatan budaya kerja 5K — Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas, dan Kerja Prestasi — sebagai pelengkap nilai ASN BERAKHLAK.

“Kombinasi antara core value BERAKHLAK dan budaya kerja 5K inilah yang diharapkan akan mempercepat lahirnya birokrasi yang tanggap, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Sebagai penutup, Bupati Malang kembali mengingatkan pentingnya transformasi kepemimpinan birokratis yang adaptif terhadap perubahan zaman dan lebih berorientasi pada pelayanan publik.

“Kita ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin agile, inovatif, dan berfokus pada hasil. Jaga integritas, bangun kepercayaan masyarakat, dan jadilah pemimpin yang mampu menjadi teladan di tengah perubahan zaman. Kepemimpinan hari ini adalah tentang pelayanan, bukan kekuasaan. Tentang kolaborasi, bukan dominasi,” pungkasnya.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Malang mempertegas komitmennya untuk menjadi pilar kuat dalam pembangunan nasional dari tingkat daerah — sebuah langkah strategis menuju birokrasi yang bukan hanya efisien, tetapi juga humanis dan berdampak luas.